Kota Tangerang — Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng kembali menuai sorotan dari kalangan aktivis. Pasalnya, proyek pemasangan pipa milik PDAM tersebut dianggap tidak hanya semrawut serta merusak estetika kota, tetapi juga meninggalkan banyak kerusakan jalan dampak pembongkaran galian yang dilakukan di bebrbagai wilayah di Kota Tangerang.
Ketua Lingkar Study Mahasiswa & Pelajar (LSMP) Kota Tangerang, Mohamad Eddy Sopyan mengatakan PDAM Tirta Benteng seharusnya memberikan pelayanan publik yang profesional dan bertanggung jawab sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukan justru menyumbang masalah baru bagi warga.
“Setelah pipa dipasang, jalan-jalan banyak yang rusak, berlubang, bahkan dibiarkan terbuka berhari-hari. Warga jadi korban. Ini bukan eksperimen, masyarakat bukan tikus percobaan,” tegasnya, Jumat (17/10/2025).
Menurut Eddy, kerusakan jalan akibat galian proyek PDAM banyak ditemukan di beberapa lokasi, aspal terkelupas, tanah bekas galian amblas, bahkan ia mengatakan bahawa PDAM adalah biang kerok kerusakan fasilitas umum yang paling sering digunakan masyarakat di Kota Tangerang.
“Pekerjaannya asal-asalan. Setelah proyek selesai, tidak ada perbaikan. Padahal ini fasilitas umum yang setiap hari dilalui masyarakat. Jangan sampai BUMD malah jadi biang kerok kerusakan kota,” tambahnya.
Eddy juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dan instansi terkait terhadap pelaksanaan proyek-proyek PDAM Tirta Benteng. Menurutnya, pengawasan yang minim membuat pelaksana di lapangan bekerja tanpa kontrol dan tanpa mempertimbangkan dampak sosial maupun keselamatan pengguna jalan.
“Kalau pengawasan ketat, tidak mungkin jalan rusak seperti ini. Artinya, bukan hanya PDAM yang lalai, tapi juga ada kelengahan dari pihak pengawas. Seolah-olah proyek dibiarkan jalan sendiri tanpa arah dan tanggung jawab,” tegas Ketua LSMP Mohamad Eddy Sopyan.
Selain menyoroti dampak fisik proyek, LSMP juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran PDAM Tirta Benteng. Mereka menilai setiap proyek harus memiliki laporan yang jelas dan akuntabel agar publik tidak curiga dengan pengelolaan dana daerah.
“Selama ini tidak ada keterbukaan, anggaran daerah dipakai, tapi hasilnya tidak sebanding. Kalau begini terus, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap PDAM,” ujarnya.
LSMP pun mendesak Wali Kota Tangerang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PDAM Tirta Benteng, termasuk meninjau kembali kontraktor pelaksana proyek hingga sistem pengawasan di lapangan.
“Pemkot harus turun tangan. Jangan biarkan BUMD bekerja tanpa arah. Kalau tidak dibenahi, kerusakan jalan dan kekecewaan publik akan terus menumpuk,” pungkasnya.
