Kabupaten Tangerang – Mohamad Eddy Sopyan, Ketua Lingkar Study Mahasiswa Pemuda (LSMP), melontarkan kritik keras terhadap proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tangerang. Dalam sesi wawancara, ia menuding mayoritas desa yang membentuk BUMDes minim transparansi, sebuah praktik yang dikhawatirkan hanya menjadi beban bagi masyarakat (Senin, 29/9/2025).
Pemuda yang biasa disapa Eddy tersebut, menekankan bahwa perencanaan yang matang dan transparan adalah harga mati. “BUMDes jangan hanya dijadikan formalitas demi pencairan anggaran, Harus ada perencanaan matang, keterlibatan masyarakat, serta transparansi agar BUMDes benar-benar menjadi lembaga ekonomi desa yang sehat” tutur Eddy.
Sorotan tajam juga diarahkan pada partisipasi publik yang dimaksud oleh para oknum. Warga mengeluhkan forum tertinggi desa, yaitu Musyawarah Desa (Musdes), yang diduga telah kehilangan fungsinya. “Beberapa warga bahkan mengeluhkan bahwa musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan seringkali hanya formalitas,” Kata Eddy.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai akuntabilitas para pejabat desa, Eddy menyayangkan bahwa beberapa aspirasi warga diabaikan, dan desa seolah dipaksa membentuk BUMDes dengan urgensi yang tidak jelas. “Seolah-olah desa dipaksa untuk segera memiliki BUMDes tanpa memikirkan apakah desa tersebut siap atau tidak. Padahal jika terbentuk asal-asalan, risiko kegagalan usaha dan kerugian masyarakat justru semakin besar,” ujarnya.
LSMP pun mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk turun tangan. Mereka khawatir, tanpa perbaikan tata kelola sejak awal, lembaga ini hanya akan membebani masyarakat. “BUMDes seharusnya menjadi wadah ekonomi yang bisa menyejahterakan masyarakat desa, bukan sekadar proyek instan tanpa arah” tutup Eddy tegas. (DH)
About the Author
